Pengelolaan Hutan

 

Keberhasilan Purworejo dalam mengelola hutan rakyat, mendapat pujian dari Menteri Kehutanan RI, H Zulkifli Hasan SE MM. Keberhasilan tersebut agar dicontoh daerah lain, bahkan luar Jawa. Karena dengan pengelolaan hutan rakyat yang bagus, semua pihak akan diuntungkan, baik petani, pemerintah maupun perusahaan.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik pengolahan kayu PT Indotama Purworejo, Sabtu (19/5). Zulkifli beserta isteri, didampingi beberapa pejabat di jajarannya, diterima Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg beserta jajarannya, serta pimpinan PT Indotama Henri Utama.

 

Pada kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan menyerahkan secara simbolis bantuan senilai Rp 2,5 milyar. Rinciannya, bantuan program Kebun Bibit Rakyat (KBR) senilai Rp 2,4 milyar kepada 48 klomtan, masing-masing Rp 50 juta. Juga diberikan bantuan langsung masyarakat (BLM) program pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis konservasi, kepada Pondok Pesantren Islahul Muftadiin Desa Winong Kecamatan Kemiri dan Kelompok Tani Bangkit Desa Karangluas Kecamatan Kemiri, masing-masing Rp 50 juta.

 

Selain itu, juga diserahkan bibit tanaman kepada asosiasi petani hutan rakyat Desa Tlogosono Kecamatan Gebang, pengelola pabrik minyak nyamplung Desa Patutrejo, penyuluh kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPP-KT), dan SMA Darul Hikmah Kutoarjo.

 

“Saya sangat bangga bisa datang ke Purworejo, ternyata Purworejo daerahnya penuh dengan tanaman. Apalagi kedatangan saya disambut dengan kalimat yang sederhana namun maknanya sangat tinggi yaitu nandur uwit panen duwit”. Kondisi seperti ini perlu dicontoh daerah lain, bahkan kalau perlu akan saya kampanyekan ke luar pulau Jawa,” katanya dengan mengucapkan kalimat berbahasa Jawa yang sering salah-salah.

 

Dengan menanam pohon, lanjutnya, semua pihak diuntungkan. Dengan menanam, berarti petani bisa melakukan aktifitas. Pada saatnya nanti, mereka akan mendapatkan uang hasil panen kayu. Pemerintah diuntungkan karena daerahnya menjadi hijau, hutannya terjaga. Pihak perusahaan dapat beroperasi mendapatkan pasokan kayu dari masyarakat, sementara hutannya tidak rusak. Dengan beroperasinya perusahaan, akan menyerap tenaga kerja, berarti membuka lapangan kerja

“Apalagi saya mendapat laporan dari pimpinan perusahaan, bahwa perusahan masih menggunakan mesin yang sederhana. Perusahaan masih menggunakan prinsip padat karya. Dengan mesin ini, disamping kualitas hasil tetap berkualitas, juga banyak menyerap tenaga kerja,” katanya.

Untuk mengembangkan pengelolaan hutan rakyat, pemerintah akan menyalurkan bantuan kepada desa, tiap desa Rp 50 juta. Demikian juga bagi petani, apabila dalam mengembangkan usahanya membutuhkan modal, petani bisa meminjam melalui Badan Layanan Umum (BLU). Petani bisa mengembalikan pinjaman mulai tahun ke delapan, padahal tanaman tertentu dapat dipanen pada umur lima tahun. Atau bisa melalui kredit usaha rakyat (KUR).

Disisi lain, ia mengakui di Indonesia masih ada tanah yang belum tertanami, sekitar 20-30 juta hektar. Apabila pola di Pemkab Purworejo diterapkan di seluruh Indonesia, ia optimis selama 20-30 tahun kedepan, Indonesa akan berhasil. Untuk itu, pihaknya butuh komitmen semua pihak.

Kepala bidang Kehutanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo Ir Argo Prasetyo, mengungkapkan bahwa  kunjungan Menteri Kehutanan di PT Indotama, karena perusahan tersebut telah menjalin kemitraan dengan asosiasi pemilik hutan rakyat (APHR) “Purwo Lestari” Kecamatan Gebang. Asosiasi ini memiliki wilayah kerja di enam desa, yaitu Desa Tlogosono, Redin, Wonotopo, Bendosari, Sidoleren, dan Desa Salam. Sedangkan BLM tiap kelompok Rp 50 juta yang diserahkan Menhut, akan dipergunakan untuk pengadaan pembibitan sebanyak 50.000 bibit tanaman.  **