2010.PMK NO 161/2010 Tentang Registerasi Nokes

2010, PMK NO 161/2010 Tentang Registerasi Nokes

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

REGISTRASI TENAGA KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.      Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewewenangan melakukan upaya kesehatan.

2.      Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.

3.      Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur  pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.

4.      Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau perkerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

5.      Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hokum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.

6.      Surat Tanda Registrasi, selanjutnya di singkat STR adalah bukti tertulis yang di berikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang di registrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi.

7.      Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.

8.      Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang melaksanakan uji kompetensi di daerah dalam rangka proses registrasi.

9.      Menteri adalah menteri yang dilingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

10.  Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

BAB II

PELAKSANAAN REGISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

1.      Setiap Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki STR.

2.      Untuk memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tenaga Kesehatan harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan meliputi:

a.       Fotokopi ijazah pendidikan di bidang kesehatan yang dilegalisir,

b.      Fotokopi transkrip nilai akademik yang dilegalisir,

c.       Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang dilegalisir;

d.      Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

e.       Pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan

f.       Pas foto terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

3.      Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperoleh melalui uji kompetensi.

4.      STR berlaku selama 5 (lima) tahun dana dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan Registrasi dan Uji Kompetensi, Menteri membentuk MTKI dan MTKP.

Bagian Kedua

Uji Kompetensi

Pasal 4

1.      Uji Kompetensi dilaksanakan oleh MTKP.

2.      Untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesahatan harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan meliputi:

a.       Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

b.      Memiliki surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

c.       Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etik profesi atau melampirkan fotokopi surat bukti angkat sampah; dan

d.      Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4 X 6 sebayak 3 (tiga) lembar.

Pasal 5

1.      Untuk melaksanakan Uji Kompetensi, MTKP membentuk Tim Penguji Kompetensi.

2.      Tim Penguji Kompetensi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekelompok orang yang telah mengikuti pelatihan menguji, dan teruji kompetensinya, serta telah memiliki sertifikat dari MTKI atas nama Menteri.

3.      Ketentuan mengenai persyartan untuk menjadi penguji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman teknis MTKI.

Pasal 6

Peserta Uji Kompetensi terdiri dari peserta yang telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan atau peserta yang akan melakukan Uji Kompetensi ulang.

Pasal 7

Waktu pelaksanaan Uji Kompetensi di sesuaikan dengan jadwal Uji Kompetensi nasional dan tempat Uji Kompetensi yang tersedia di setiap daerah yang telah ditetapkan MTKI.

Pasal 8

Peralatan Uji Kompetensi yang meliputi bahan dan alat uji harus disediakan dan dilengkapi sesuai dengan materi Uji Kompetensi.

Pasal 9

1.      Uji Kompetensi dilakukan di institusi pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi atau tempat lain yang ditunjuk.

2.      Materi Uji Kompetensi disusun oleh MTKI sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam standar profesi.

3.      Ketentuan lebih lanjut tentang cara Uji Kompetensi ditetapkan oleh MTKI.

Pasal 10

1.      Tenaga Kesehatan yang telah lulus Uji Kompetensi diberikan Setifikat Kompetensi.

2.      Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua MTKP.

3.      Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan Uji Kompetensi kembali setelah habis masa berlakunya.

4.      Berdasarkan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tenaga Kesehatan harus segera mengajukan permohonan memperoleh STR.

5.      Contoh Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam formulir I terlampir.

Pasal 11

Bagi Tenaga Kesehatan asing dan/atau lulusan luar negeri berlaku ketentuan Uji Kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Registrasi

Pasal 12

1.      Untuk memperoleh STR, Tenaga Kesehatan harus mengajukan permohonan kepada Ketua MTKI melalui MTKP.

2.      Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam formulir II terlampir.

3.      MTKI melakukan Registrasi secara nasional dan memberikan nomor Registrasi peserta kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melalui MTKP.

4.      Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selaku registrar menandatangani STR atas nama MTKI dan STR berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia.

5.      Contoh STR sebagaimana tercantum dalam formulir III terlampir.

6.      MTKI menyampaikan Registrasi kepada Menteri Kepala Badan.

Pasal 13

1.      Tenaga Kesehatan asing dan/atau lulusan luar negeri yang bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki STR.

2.      Untuk memperoleh STR, Tenaga Kesehatan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:

a.       Memiliki ijazah pendidikan dibidang kesehatan;

b.      Memiliki Sertifikat Kompetensi;

c.       Memiliki surat keterangan telah mengikuti program adaptasi/evaluasi;

d.      Memiliki surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

e.       Pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan rekomendasi organisasi profesi dari Negara asal,

3.      Untuk memperoleh STR, lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan warga Negara Indonesia harus memenuhi persyaratan meliputi;

a.       Memiliki ijazah pendidikan dibidang kesehatan;

b.      Memiliki Sertifikat Kompetensi;

c.       Memiliki surat keterangan telah mengikuti program adaptasi/evaluasi;

d.      Memiliki surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; dan

e.       Pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

4.      Tenaga Kesehatan warga Negara asing dan/atau lulusan luar negeri selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

STR tidak berlaku apabila :

a.       Dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan;

b.      Habis masa berlakunya;

c.       Atas permintaan yang bersangkutan; atau

d.      Yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB III

MTKI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

1.      Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dibentuk MTKI.

2.      MTKI bertanggung jawab kepada Menteri.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 16

MTKI mempunyai tugas:

a.       Membentuk Menteri dalam menyusun kebijakan, strategi, dan tata laksana Registrasi;

b.      Melakukan upaya pengembangan mutu Tenaga Kesehatan;

c.       Melakukan kaji banding mutu Tenaga Kesehatan;

d.      Menyusun tata cara Uji Kompetensi, penguji, dan monitoring MTKP;

e.       Memberikan nomor Registrasi Tenaga Kesehatan;

f.       Menerbitkan dan mencabut STR;

g.      Melakukan sosialisasi Registrasi Tenaga Kesehatan; dan

h.      Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggara Registrasi.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 17

1.      Susunan organisasi MTKI terdiri atas:

a.       Ketua;

b.      Divisi Profesi;

c.       Divisi  Standarisasi; dan

d.      Divisi Evaluasi.

2.      Keanggotaan MTKI ditetapkan oleh Menteri atas usul Kepala Badan yang terdiri dari unsur-unsur:

a.       Kementrian Kesehatan sebayank 4 (empat) orang;

b.      Perwakilan organisasi profesi perawat sebayak 3 (tiga) orang;

c.       Perwakilan organisasi profesi bidan sebanyak 2 (dua) orang;

d.      Perwakilan organisasi profesi lainnya sebanyak 1 (satu) orang dari masing-masing profesi; dan

e.       Perwakilan unsur pendidikan sebanyak 1 (satu) orang.

3.      Persyaratan keanggotaan MTKI meliputi:

a.       Warga Negara Repunlik Indonesia;

b.      Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu;

c.       Latar belakang pendidikan minimal Strata 1 (satu) bidang kesehatan;

d.      Memiliki dedikasi yang tinggi terhadap mutu pelayanan kesehatan;

e.       Berusia antara 45 (epat puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;

f.       Sehat jasmani dan rohani;

g.      Memiliki pengalaman bekerja sebagai professional dibidang kesehatan sesuai dengan kualifikasinya minimal 3 (tiga) tahun; dan

h.      Berdomisili di ibukota Negara Republik Indonesia.

4.      Masa bakti keanggotaan MTKI adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode.

5.      Ketua MTKI dan Divisi dijabat oleh salah satu wakil dari Kementerian Kesehatan.

6.      Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan MTKI ditetapkan oleh Ketua MTKI.

Pasal 18

1.      Divisi Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b bertugas:

a.       Memberikan masukan dalam melaksanakan Uji Kompetensi yang meliputi mekanisme, menteri, penguji, dan tempat; dan

b.      Menunjuk perwakilan anggota organisasi profesi untuk dicalonkan dalam penyelenggara Uji Kompetensi.

2.      Divisi Standarisasi sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

a.       Menyusun standar materi Uji Kompetensi;

b.      Mengembangkan standar materi Uji Kompetensi;

c.       Menyusun kriteria penguji;

d.      Menyusun standar materi pelatihan tim penguji; dan

e.       Menetapkan standar prosedur operasional Uji Kompetensi.

3.      Divisi Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

a.       Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi; dan

b.      Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 19

MTKI dalam melaksanakan tugasnya dibantu:

a.       Sekretariat, yang merupakan unit Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan; dan

b.      Tim Ad hoc yang dibentuk oleh MTKI.

Pasal 20

1.      Sekertariat sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris.

2.      Sekertaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Badan dan bertugas sebagai pelaksana administrasi MTKI.

3.      Sekretariat MTKI mempunyai tugas:

a.       Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi tugas MTKI dengan kebijakan pemerintah;

b.      Penatausahaan STR; dan

c.       Mengelola keuangan, kearsipan, personalia, dan kerumahtanggaan MTKI.

BAB IV

MTKP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

1.      MTKP merupakan unit fungsional dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan dibawah koordinasi MTKI.

2.      MTKP dibentuk di setiap provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi.

3.      MTKP bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui MTKI.

Bagian Kedua

Tugas, dan Wewenang

Pasal 22

MTKP mempunyai tugas:

a.       Melakukan rekrutmen calon peserta Uji Kompetensi;

b.      Meneliti kelengkapan dan keabsahan terhadap persyaratan calon peserta Uji Kompetensi;

c.       Melaksanakan Uji Kompetensi;

d.      Menerbitkan sertifikasi Uji Kompetensi;

e.       Memberikan rekomendasi kepada institusi pendidikan yang terakreditasi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan bagi peserta yang tidak lulus Uji Kompetensi;

f.       Melaksanakan kebijakan Uji Kompetensi; dan

g.      Mempublikasikan hasil Uji Kompetensi.

Pasal 23

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, MTKP mempunyai wewenang:

a.       Menyetujui atau menolak permohonan Uji Kompetensi;

b.      Melaksanakan sosialisasi Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Provinsi;

c.       Memberikan Sertifikat Kompetensi kepada peserta yang lulus ujian kompetensi;

d.      Melakukan koordinasi pelaksanaan Uji Kompetensi dengan MTKI;

e.       Membuat laporan berkala kepada MTKI dengan tembusan Pemerintah Daerah provinsi; dan

f.       Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di Provinsi.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 24

1.      Susunan organisasi MTKP terdiri dari:

a.       Ketua;

b.      Divisi Registrasi;

c.       Divisi Uji;

d.      Divisi Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan, dan

e.       Divisi Evaluasi.

2.      Ketua MTKP dijabat oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi.

3.      Keanggotaan MTKP ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 25

1.      Keanggotaan MTKP terdiri dan unsur-unsur yang berasal dari:

a.       Dinas Kesehatan; dan

b.      Perwakilan organisasi profesi.

2.      Persyaratan keanggotaan MTKP meliputi:

a.       Warga Negara Indonesia;

b.      Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu;

c.       Latar belakang pendidikan minimal Strata 1 (satu) bidang kesehatan atau setara;

d.      Memiliki dedikasi yang tinggi terhadap mutu pelayanan kesehatan;

e.       Berusia antara 40 (empat pulu) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;

f.       Sehat jasmani dan rohani; dan

g.      Memiliki pengalam bekerja sebagai profesional dibidang kesehatan minimal 3 (tiga) tahun.

3.      Masa bakti keanggotaan MTKP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode.

Pasal 26

MTKP dalam melaksanakan tugasnya dibantu:

a.       Sekertariat yang dipimpin oleh sekretaris; dan

b.      Tim Ad hoc yang dibentuk oleh MTKP.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja MTKP di tetapkan oleh Ketua MTKI.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 28

1.      Pembiayaan kegiatan MTKI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2.      Pembiayaan kegiatan MTKP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Uji Kompetensi.

3.      Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan Registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

1.      Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan organisasi profesi.

2.      Pembinaan dan Pengawasan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

a.       Meningkatkan mutu pelanyanan kesehatan yang diberikan Tenaga Kesehatan;

b.      Melindungi masyarakat kepastian hokum bagi masyarakat dan Tenaga Kesehatan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

1.      Tenaga kesehatan yang telah diregistrasi dan mendapatkan bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dinyatakan telah memliki STR sampai dengan masa berlakunya berakhir.

2.      Bukti tertulis pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a.       SIB untuk Tenaga Kesehatan Bidan

b.      SIP untuk Tenaga Kesehatan Perawat

c.       SIF untuk Tenaga Kesehatan Fisioterapis

d.      SIPG untuk Tenaga Kesehatan Perawat Gigi

e.       SIRO untuk Tenaga Kesehatan Refraksionis Optisien

f.       SITW untuk Tenaga Kesehatan Terapis Wicara

g.      SIR untuk Tenaga Kesehatan Radiografer

h.      SIOT untu Tenaga Kesehatan Okupasi Terapis

3.      Tenaga kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi yang di peroleh sebelum terbentuknya MTKI dan MTKP berdasarkan peraturan ini, dan belum memiliki bukti tertulis pemberian kewenangan dinyatakan telah memiliki Sertifikat Kompetensi berdasarkan Peraturan ini.

4.      Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan Registrasi berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 31

1.      Pada saat peraturan ini mulai berlaku, proses Registrasi Tenaga Kesehatan sebelum terbentuknya MTKP dan MTKP, untuk:

a.       Perawat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/X/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;

b.      Fisioterapis dilaksanakan susuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 136/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis;

c.       Perawat Gigi dilaksanakan susuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan izin kerja Perawat Gigi;

d.      Refraksionis Optisien dilaksanakan susuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;

e.       Bidan dilaksanakan susuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;

f.       Terapis Wicara dilaksanakan susuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara;

g.      Radiografer dilaksanakan susuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer; dan

h.      Okupasi terapis dilaksanakan susuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Kerja Okupasi Terapis.

2.      Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila MTKI dan MTKP setempat telah terbentuk.

3.      MTKP yang telah terbentuk pada saat Peraturan ini mulai berlaku, harus menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan Registrasi Tenaga Kesehatan dalam peraturan ini tidak berlaku bagi tenaga medis dan tenaga kefarmasian.

Pasal 33

1.      MTKI harus dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

2.      MTKP harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 34

Pada saat Peraturan ini beralaku, maka:

1.      Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang registrasi dan Praktik perawat;

2.      Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 136/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis;

3.      Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan izin kerja Perawat Gigi;

4.      Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;

5.      Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;

6.      Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara;

7.      Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer; dan

8.      Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Kerja Okupasi Terapis.

Sepanjang yang mengatur pelaporan dan registrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila MTKI dan MTKP telah terbentuk.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 161/MENKES/PER/I/2010

TENTANG

REGISTRASI TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT YANG MAHA KUASA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran               :

Menimbang           :       Bahwa sebagaimana mestinya ketentuan pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, dan dalam rangka pemberian izin, perlu mengatur registrasi tenaga kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Mengingat             :       1.   Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

                          2.   Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

                          3.   Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

                          4.   Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

                          5.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagina Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

                          6.   Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;.